Seminar dan Workshop Penyusunan Sistem Remunerasi Rumah Sakit di Era JKN – Gedung BKKBN, 12 – 13 Maret 2016

Seminar dan Workshop Penyusunan Sistem Remunerasi Rumah Sakit yang Transparan dan Berkeadilan di Era JKN

Tempat: Gedung BKKBN, Jl Permata No.1. Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur
Tanggal: 12-13 Maret 2016
Waktu: 08.00-16.00

Harga Tiket Masuk (HTM): Rp.2000.000,-
Kategori: Seminar, Workshop

Seminar dan Workshop Penyusunan Sistem Remunerasi Rumah Sakit di Era JKN - Gedung BKKBN, 12 - 13 Maret 2016

Seminar dan Workshop Penyusunan Sistem Remunerasi Rumah Sakit di Era JKN – Gedung BKKBN, 12 – 13 Maret 2016

Deskripsi:
Perkembangan industri rumah sakit di Indonesia semakin memperlihatkan peningkatan kualitas yang signifikan, keadaan ini berdampak positif terhadap meningkatnya kualitas kinerja pelayanan, kinerja keuangan dan kinerja manfaat bagi masyarakat. Seiring dengan perkembangan tersebut, terjadi peningkatan beban kerja pada SDM rumah sakit, yang secara langsung berpengaruh terhadap perubahan budaya dari pelayanan berbasis sosial kepada pengelolaan rumah sakit berbasis bisnis sehat.

SDM adalah inti daripada bisnis rumah sakit, karenanya dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan, kinerja keuangan dan kinerja manfaat bagi masyarakat, intervensi learning and growth merupakan tindakan tepat dari manajemen rumah sakit. Namun pengembangan dan peningkatan kompetensi SDM perlu disinergikan dengan peningkatan kesejahteraan karyawan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan inovasi dalam paket renumerasi di luar struktur gaji yang dikaitkan dengan indikator produktivitas. Salah satu bentuk inovasi tersebut adalah dalam bentuk pemberian insentif tambahan yang didasarkan pada jenis pekerjaan, beban kerja dan kinerja. Tak dipungkiri, pemberian insentif merupakan upaya pemberian motivasi yang memacu peningkatan dan produktivitas SDM rumah sakit.

Bagi rumah sakit swasta, pola pemberian insentif dimungkinkan selama hal ini dituangkan dalam sistem renumerasi RS dengan mempertimbangkan sumber pendapatan yang ada. RS swasta mengelola renumerasi dari biaya operasional rumah sakit sehingga strategi yang tepat dalam mengelola pemberian insentif ini perlu diperhatikan. Sedangkan bagi RSUD, pemberian insentif telah diatur dalam PP nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan PP nomor 23 Tahun 2005, dan Permendagri nomor 61 tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, bahwa pejabat pengelola, pejabat teknis dan karyawan rumah sakit dapat diberikan remunerasi yang berdasar kepada proporsionalitas, kesetaraan, dan kepatutan.

Namun tidak sedikit RS Swasta maupun RSUD yang masih gamang dalam menerapkan pemberian insentif dalam sistem remunerasi, karena pada umumnya disetiap rumah sakit sudah memiliki cara pembagian insentif, yang berdasar kepada kesepakatan antar karyawan saja, bahkan ada beberapa rumah sakit yang cara pembagian insentifnya tidak seimbang, yang pada akhirnya mengakibatkan ketidaknyamanan pada karyawan yang lain.Terlebih lagi bahwa pada Tahun 2014 dilaksanakannya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh penyelenggara BPJS, dimana tarif rumah sakit dibayarkan dengan INA CBG’s berbasis tarif paket pelayanan sehingga tidak bias dilihat besaran jasa per diem dari pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit. Untuk itu diperlukan sistem konversi pembagian insentif JKN yang berkeadilan sesuai dengan kinerja para pemberi pelayanan di Rumah Sakit

Remunerasi merupakan salah-satu unsur yang cukup penting untuk diketahui oleh para manajer rumah sakit karena menyangkut kepentingan seluruh karyawan. Seringkali ketidakseimbangan upah, gaji atau insentif antara kelompok dokter, paramedis perawat/non perawat, tenaga adminstratif serta manajer rumah sakit menyebabkan terjadinya konflik yang berkepanjangan dan menurunnya komitmen karyawan terhadap organisasi. Karenanya perlu pemahaman mendasar bagaimana sistem remunerasi dapat dikembangkan dan disesuaikan berdasarkan kesepakatan logis yang berbasis pada teori, norma dan budaya organisasi rumah sakit yang bersangkutan.

RSUD PPK-BLUD, memiliki dasar hukum yang kuat dalam menerapkan sistem remunerasi, dasar hukum tersebutadalah UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, PP Nomor 74 Tahun 2012 tentangperubahanPP No. 23 Tahun 2005, PP No. 58 Tahun 2005, PerMenKeu No. 10/PMK.02/2006 dan Pernendagri Nomor 61 tahun 2007yang mengamanatkan bahwa Sistem Remunerasi harus ditetapkan oleh pemilik rumah sakit dalam hal ini Kepala Daerah setempat. Namun sistemnya itu sendiri harus disusun oleh manajemen rumah sakit secara cermat, oleh karena itu pengetahuan tentang bagaimana menyusun sistem remunerasi dan sistem akuntabilitas yang tepat, merupakan hal yang penting dan tantangan bagi para manajer rumah sakit dimasa yang akan datang.

Tak dipungkiri tantangan serupa juga dihadapi oleh Rumah Sakit Swasta yang berorientasi bisnis, dimana pada tahun 2019 diwajibkan untuk ikut serta dalam mensukseskan program BPJS. Perlu difikirkan pola bagi hasil yang diberikan kepada dokter maupun tenaga kesehatan lainnya (jika ada) serta pemberian insentif kepada SDM rumah sakit dengan memperhitungkan unit cost yang terpakai terhadap tarif paket pelayanan BPJS yang didasari pada INA CBG’s. Tentunya strategi yang cermat akan menghasilkan perhitungan yang matang tanpa harus mengalami kerugian dalam memberikan pelayanan BPJS

Info dan Kontak:
dr.Aswadi Ibrahim 085242274424
dr. Hafiz Fizalia 087777557657

Dipublikasikan oleh @HaiEvent
Kategori Event: JakartaMaretSeminarWorkshop

Info Jadwal Acara, Event & Promo Lainnya..